Alih fungsi hutan di Kaltara sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Tahun ini, ditargetkan 760.178 hektare lahan dialihfungsikan.

 

TANJUNG SELOR–Pemprov Kaltara telah mengusulkan alih fungsi lahan itu ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Panji Agung menerangkan, usulan itu telah berada di pusat. Nantinya dibahas di forum khusus tim terpadu, baik teknis maupun non-teknisnya. Setelah itu, rapat keputusan disampaikan ke menteri LHK untuk persetujuan dan dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan (Menhut).

"Posisi kami sekarang menunggu jadwal pembahasan hasil lapangan. Sebelumnya tim terpadu dari KLHK telah melakukan peninjauan lapangan di Kaltara selama 10 hari, sejak pertengahan Oktober lalu," bebernya, Kamis (11/11).

Targetnya, SK keluar Desember mendatang. Namun, bergantung proses di pusat. Apalagi sudah ada peninjauan. SK itu jadi dasar tata ruang. Di Kabupaten Malinau, Nunukan, Bulungan, Tarakan dan KTT untuk membangun. "Keinginan kami di provinsi begitu," ungkapnya.

Tim terpadu melakukan peninjauan titik lokasi alih fungsi lahan di masing-masing kabupaten dan kota. Tidak semua titik didatangi. Sebab, tim yang datang juga tidak banyak, dan lokasi titik yang sulit dijangkau. Seperti di Nunukan, terdapat 500 titik. Tim hanya melakukan pemantauan dan peninjauan di 14 titik.

"Hasil kunjungan lapangan ditutup dengan FGD terakhir di Tarakan yang dihadiri gubernur dan wagub," terangnya.

Luasan 760 ribu itu di antaranya lahan yang akan dijadikan pusat pemerintahan di Kabupaten Tanah Tidung. Berdasarkan informasi yang ada, Kementerian Kehutanan dan LHK mau menambah seribu hektare khusus KTT dari usulan 400 hektare.

"Itu bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap KTT. Karena 14 tahun sejak 2007 daerah itu tidak punya pusat pemerintahan yang menunjang," ujarnya.

Tidak ada kendala dalam prosesnya. Dari PT Adindo Hutani Lestari, pemilik mayoritas konsesi kawasan hutan menyatakan mendukung. Walau negosiasi sedikit untuk win-win solution. "PT Adindo selama ini beroperasional di KTT, sumbangsih mereka melepas lahan itu," terangnya. (kpg/fai/dra/k8)