TARAKAN– Tim terpadu akan laksanakan kunjungan lapangan, untuk penelitian perubahan peruntukan dan alih fungsi kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). 

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara menggelar Forum Group Discussion (FGD), Kamis lalu (4/11).

FGD ini turut menghadirkan Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum, Wakil Gubernur Dr Yansen TP M.Si, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dini Feti Anggraini dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Rinu Manurung.

Gubernur menyampaikan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara, memfokuskan pada perwujudan mandiri pangan dan energi dalam 20 tahun ke depan. 

“Untuk mewujudkan dua hal itu butuh lahan yang cukup. Namun di Kaltara hanya tersedia sekitar 18 persen lahan APL (Areal Penggunaan Lain). Sayangnya sebagian besar sudah terisi dengan konsensi perkebunan sawit,” jelas Gubernur, Kamis (4/11).

Pada konsensi tersebut, beberapa di antaranya berada pada kawasan yang lebih dahulu ada sebelum izin dibuat. Sementara di lahan itu terdapat situs-situs bersejarah dan pemakaman warga setempat. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah melakukan berbagai persiapan lahan, demi mewujudkan kemandirian pangan dan energi. Salah satunya melakukan evaluasi konsensi izin yang ada, agar dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan sebagai komoditas pangan.

Wagub Yansen menambahkan, FGD kali ini dapat berjalan lancar untuk seriusi penanganan kawasan Kaltara ke arah lebih baik. Dari segi nilai-nilai yang terkandung dan benar pada penerapan aturan-aturannya. Menurut Yansen, terdapat tiga hal penting yang harus mendapatkan perhatian khusus. Mencakup, persoalan ketertiban, sisi porositas, dan keamanan pada wilayah Kaltara.

“Saya sangat berterima kasih kepada Tim Terpadu, yang sudah turut perhatian dan turun tangan. Ada perkembangan ketertiban, keamanan, dan porositas yang mulai terlihat. Jadi mudah-mudahan masalah ini bisa terselesaikan dengan baik,” pungkas Yansen. (saq/dkisp-kaltara)