TANJUNG SELOR- Dalam memberikan edukasi serta peran aktif media komunikasi, agar masyarakat dapat menerima informasi yang benar dan akurat tentang vaksinasi Covid-19. 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara menggelar dialog interaktif media, lintas sektor dan tokoh masyarakat/agama se-Kaltara, di Hotel Luminor Tanjung Selor, Kamis lalu (4/11). Pemateri dalam dialog interatif tersebut Kepala Dinkes Kaltara dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaltara dr Franky Sientoro.

Dalam sambutannya, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah menekankan, pentingnya vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok (Herd Immunity). Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada kepala daerah se-Indonesia, untuk memperkuat tracing dan testing serta mengejar capaian vaksinasi.

“Vaksinasi di Kaltara dilaksanakan dalam 4 tahapan. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan ketersediaan, waktu, dan profil keamanan vaksin. Serta menyesuaikan dengan strategi daerah, dalam melakukan pemetaan per gelombang sesuai jadwal setiap tahapan,” terangnya.

Suriansyah mengharapkan, partisipasi masyarakat pada dialog interaktif ini bisa diikuti dengan baik dan dipahami. Sehingga upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bisa lebih efektif. Walaupun berbagai informasi dan sosialisai terkait Covid-19 masih terus dilakukan. Agar masyarakat tidak lengah melawan pandemi.

“Diperlukan kemauan kita bersama, untuk terus menurunkan pendemi Covid-19 di wilayah Kaltara. Kesadaran masyarakat penting dan kita semua harus memiliki itu. Khusus rekan-rekan media, karena sangat efektif ketika memberikan informasi kepada masyarakat,” bebernya.

Sementara itu Wakil Ketua Bidang Pembinaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltara Viktor mengapresiasi keterbukaan informasi dan kemudahan akses data terkait Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi Kaltara. Sehingga membantu kinerja media, dalam menyampaikan berita terkait Covid kepada masyarakat.

“Hasil analisa kita masyarakat itu antusias mengikuti vaksin. Hanya saja yang perlu ditindaklanjuti, bagi warga di pedalaman dan perbatasan. Ini yang sudah mulai digalakan oleh pemda baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten,” singkatnya.(chai/dkisp-kaltara)