TANJUNG SELOR - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) pendaftaran penduduk, Kamis lalu (4/11). Untuk memberikan pemahaman mengenai penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan.

Dalam rakorda tersebut, turut hadir Kepala Disdukcapil dan Kepala DPMD se-Kaltara, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Bulungan sebagai peserta. Kepala Disdukcapil Kaltara Sanusi menyampaikan apresiasi Gubernur atas kegiatan yang digelar ini. 

Pertemuan ini penting, untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Sejalan dengan tuntutan pelayanan yang profesional. “Pelayanan Adminduk untuk memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif. Dalam pencapaian standar pelayanan mengatasi permasalahan kependudukan,” terang Sanusi. 

Sanusi pun mengapresiasi kehadiran para kepala desa, camat, dan lurah se-Bulungan. Hal ini dianggap penting, karena kepengurusan Adminduk dimulai dari desa atau RT/RW.

Disdukcapil sudah komitmen, tidak ada pungutan apapun dalam pemberian layanan di Disdukcapil. “Tak ada pungutan sepeserpun, kecuali yang diatur dalam kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Saya minta, mohon rekan-rekan yang ada di-Disdukcapil agar bisa melaksanakan sepenuhnya,” pintanya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah pemberlakuan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang melekat pada pemilik NIK dan berlaku semasa hidup. 

Saat sekarang ini, Indonesia sedang menuju era satu data. Ke depan NIK akan menjadi kunci akses ke seluruh pelayanan publik. Sehingga perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, agar peduli dengan Single Identity Number atau yang disebut NIK. 

“Kita ketahui bersama NIK sudah dijadikan dasar semuanya. Pelayanan administrasi dan pencatatan sipil itu merupakan dasar dari segala-galanya pelayanan,” ujarnya.

Usai menyampaikan sambutan, Sanusi juga meluncurkan secara resmi aplikasi Sipelandukilat Smart bagi pengguna Android. Aplikasi yang meraih penghargaan sebagai inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2021 ini, membantu mempermudah masyarakat. Untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan secara daring, lebih akurat, efisien, dan tidak berbayar.

Sementara itu, dari laporan Ketua Panita Penyelenggara Agus Dwi Santosa, bahwa rakorda merupakan agenda rutin tahunan. Yang digelar secara bergilir di kabupaten/kota. Bertujuan untuk komunikasikan berbagai kebijakan dan permasalahan, dalam pelaksanaan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil. Sehingga dapat memberikan solusi yang terbaik, membangun komitmen bersama. Memenuhi kebutuhan masyarakat dan memantapkan serta menyesuaikan program prioritas penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil. (ahy.eza/dkisp-kaltara)