ATURAN wajib vaksin untuk masuk ke fasilitas umum maupun perkantoran mulai diterapkan di Tarakan. Ada dua instansi vertikal yang memberlakukannya, Bandara Juwata Tarakan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara. 

Di bandara Juwata Tarakan, wajib vaksin berlaku bagi calon penumpang yang akan masuk ke terminal keberangkatan. Dengan melakukan screening terlebih dulu melalui aplikasi Pedulilindungi menggunakan komputer yang disiapkan di pintu masuk.

“Sebelum masuk ke terminal harus Pedulilindungi, baik menggunakan aplikasi maupun manual,” ujar Kepala Bandara Juwata Tarakan Agus Priyanto, Senin lalu (1/11). 

Agus memastikan penggunaan aplikasi Pedulilindungi cukup mudah. Masyarakat tinggal mengaktifkan aplikasi lalu melakukan scan barkot. Pihak bandara menerapkan kebijakan tersebut untuk memudahkan masyarakat, sekaligus meminimalisir pemalsuan surat hasil tes PCR. 

“Mudah-mudahan tak ada lagi pemalsuan-pemalsuan, untuk masyarakat juga,” harap Agus.  

Kebijakan serupa juga diterapkan KPwBI Provinsi Kalimantan Utara. Setiap orang yang akan masuk ke dalam kantor, wajib menunjukkan screening melalui aplikasi tersebut. 

“Aplikasi Pedulilindungi memang buat mengidentifikasi tahap awal. Tamu atau siapapun yang masuk ke area perkantoran Bank Indonesia Provinsi Kaltara, harapannya sudah tervaksin,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara Tedy Arief Budiman, Kamis lalu (4/11).

Bukti sudah divaksin ditunjukkan dengan tanda warna. Warna hijau menandakan vaksinasi sudah lengkap dua dosis dan hasil terakhir pemeriksaan antigen atau RT-PCR menunjukkan negatif.

Adapun warna kuning, menunjukkan baru sekali menerima vaksin dan hasil terakhir pemeriksaan antigen atau RT-PCR menunjukkan negatif. Adapun warna merah berarti belum vaksin dua kali. Namun boleh masuk karena bukan orang yang positif, hanya belum vaksin saja. 

Bagi yang sudah vaksin, namun datanya belum masuk ke dalam aplikasi, boleh menunjukkan bukti kartu vaksin. Yang tidak diperbolehkan masuk sama sekali, warna hitam yang menunjukkan hasil PCR terakhir positif.  

Menurutnya, kebijakan ini diterapkan untuk melindungi pegawainya dari penularan Covid-19. Jika pegawai yang bekerja di bagian tersebut tidak dilindungi, dikhawatirkan akan mengganggu sistem perekonomian di Kaltara. 

Kebijakan ini tidak hanya diterapkan kepada tamu, tapi juga pegawai di lingkungan KPwBI Provinsi Kaltara. Menurut Tedy, kebijakan ini mengikuti program Bank Indonesia Pusat bekerjasama Kementerian Kesehatan. (mrs/uno)