Pajak daerah yang menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) di Kaltara terus digenjot, meski perlu diketahui hal itu cukup sulit terealisasi. Dari target pajak sebesar Rp 430.384.170.622, yang terealisasi baru Rp 292.866.816.797, atau baru sekitar 68,05 persen.

 

TANJUNG SELOR–Selain persoalan pandemi Covid-19, kesadaran masyarakat akan pajak juga masih kurang. Selain itu, masih ada faktor lainnya yang memengaruhi realisasi pajak di Kaltara.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara Sugiatsyah mengungkapkan, pihaknya masih kesulitan dalam menggenjot pajak daerah. Apalagi ada lima pajak yang harus digenjot di dua bulan tersisa, yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permulaan (PAP) dan pajak rokok. "Pandemi cukup berpengaruh di penerimaan kami. Kesadaran masyarakat masih sangat kurang, atau bisa dibilang masih sangat rendah," ungkapnya, Senin (1/11).

Di sisi lain, tidak diperkenankan melakukan razia di lapangan. Hal itu yang cukup memengaruhi. Apalagi didukung dengan radiogram dari Kapolri. Seluruh daerah di Indonesia tidak diperkenankan untuk razia lapangan. Faktor lainnya adalah banyak wilayah yang sulit dijangkau. Banyak warga desa yang membeli kendaraan dan tidak membayar pajak. "Itu yang menjadi kesulitan. Razia lapangan juga berpengaruh, bisa sampai 25 persen. Dan itu cukup besar," jelasnya.

Pihaknya meminta unit pelaksanaan teknis (UPT) melakukan hunting. Juga, door to door melakukan sosialisasi dan menggenjot penerimaan pajak. Sebab, jika tidak dilakukan, realisasi pajak akan lambat. "Apalagi perbedaan kesadaran di Kaltara dengan daerah lain cukup besar," ujarnya.

Berdasarkan data yang ada, terbesar dipegang BBNKB dengan realisasi 77,19 persen. Salah satu faktornya adalah geliat perekonomian yang ada di Kaltara. "Itu belum sesuai target. Kami harap itu terus digenjot. Bukan hanya PKB. Melainkan semua komponen pajak yang ada," kuncinya. (kpg/fai/dra/k8)