TARAKAN–Tahun depan mulai dibangun dua fasilitas umum di Pulau Bunyu yang dibiayai melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Kedua fasilitas itu adalah rumah sakit pratama dan pelabuhan umum.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan (Dapil) Kaltara Deddy Yevri Hanteru Sitorus. “Sudah mendapatkan anggaran untuk pembangunan rumah sakit di Pulau Bunyu dan ada dua puskesmas, masing-masing di Tanah Kuning dan di Sajau Metun untuk di Bulungan,” ujarnya ditemui di sela-sela kunjungan ke Tarakan, Kamis (28/10). “Tidak hanya rumah sakit, pada detik-detik terakhir mendapatkan pelabuhan umum yang selama ini sudah berkali-kali coba diperjuangkan dua gubernur,” lanjut Bang Deddy, sapaan akrabnya.

Disinggung besaran anggaran terutama untuk pembangunan rumah sakit pratama di Pulau Bunyu, Deddy tidak mengetahui secara terperinci. Namun, dia memperkirakan anggaran pembangunannya terbesar untuk pembangunan rumah sakit pratama di Indonesia. Deddy juga menegaskan, pembangunannya dimulai tahun depan karena sudah dianggarkan. Pembangunan rumah sakit dan puskesmas di daerah tersebut dinilai politikus PDIP sangat perlu dibangun karena minim fasilitas kesehatan.

“Kenapa Bulungan perlu, mayoritas fasilitas kesehatan itu adanya di Tarakan. Sementara di sana dengan kondisi geografis masih terbatas, jadi didorong untuk dibangun di sana,” ungkapnya.

Di Pulau Bunyu, Deddy menilai, dengan daerahnya yang terpencil, menyulitkan masyarakat yang sakit untuk mendapat pelayanan kesehatan. Sehingga Pulau Bunyu perlu mendapat perhatiannya.

“Bayangkan kalau warga sakit, kalau dia tidak menggunakan angkutan umum yang reguler, tentu harus carter kendaraan. Bayangkan berapa carter perahu dari Pulau Bunyu,” tuturnya. Tidak hanya pembangunan rumah sakit pratama, dia juga berhasil mengupayakan pembangunan pelabuhan umum yang sudah lama diperjuangkan Pemprov Kaltara. “Ada usulannya dari pemerintah provinsi, lalu dibantu menterinya bertemu dengan badan anggaran, dan akhirnya keluar,” ungkapnya.

Mengenai lahan pembangunan pelabuhan umum yang sempat bermasalah, sepengetahuan Deddy Sitorus persoalan tersebut sudah selesai.

“Itu lahan adalah konsesi milik PT Pertamina. Sehingga di Balikpapan bulan lalu sudah ada MoU penyerahan dari Pertamina ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan disaksikan SKK Migas. Jadi secara legal prosedural, seharusnya itu sudah selesai, tidak ada masalah,” kuncinya. (kpg/mrs/dra/k8)