Menanggulangi bencana diperlukan proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak menentu. Dimana skenario dan tujuan yang disetujui, tindakan manajerial serta teknis ditentukan. Agar dapat mencegah secara lebih baik situasi darurat yang dihadapi. 

 

PURWANTO, Tanjung Selor

 

BENCANA bisa saja terjadi di setiap daerah di Indonesia, baik itu bencana gempa disertai tsunami, banjir, gunung merapi, longsor, pandemi, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Untuk di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), kerap diterpa bencana banjir, longsor, hingga Karhutla. 

Namun, saat bencana tersebut belum terjadi tentu diperlukan rencana kontingensi (Renkon). Sebagai upaya penindakan yang dilakukan ketika terjadi kedaruratan. Sebelum menyusun Renkon, perlu diketahui sejarah kebencanaan yang terjadi di suatu daerah. 

Dalam hirarki penanggulangan bencana, Renkon merupakan turunan dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). Di mana Renkon merupakan sebuah rencana operasional (Renops) yang memuat tujuan dan pedoman. Untuk perencanaan taktis, yang berisikan tugas dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Yang terintegrasi atau terpadu dalam sebuah sistem komando penanganan kedaruratan bencana. 

Semisal menanggulangi bencana Kahutla. Maka, sebelum bencana itu terjadi maka perlu menyusun Renkon. Dengan mengambil data dari kejadian serupa pada dua atau tiga tahun lalu. Baik itu persoalan aspek dampak yang ditimbulkan, hingga penanganannya. 

Tentu dalam bencana Kahutla, aspek yang berdampak seperti lingkungan, kesehatan, ekonomi hingga pendidikan. Dikatakan Fasilitator Rencana Kontingensi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ujang Dede Lasmana, Renkon sebagai pedoman tindakan yang akan dilakukan di saat terjadi kedaruratan bencana. Merupakan dokumen yang harus dimiliki setiap daerah, sebagai tanggung jawab pemerintah. 

Renkon merupakan dokumen yang wajib dimiliki daerah yang memiliki ancaman bencana. Sehingga pemerintah daerah harus menyusunnya, sesuai dengan ancaman bencana yang ada di wilayahnya. Dalam penyusunan Renkon, haruslah disusun berbasiskan pada pendektana partisipatif. Sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai panduan oleh para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di wilayah yang bersangkutan. 

“Semisal dalam suatu daerah terjadi bencana Kahutla. Tentu hal itu mesti dipersiapkan bagi pemangku kepentingan di daerah. Penyusunan Renkon pun harus melibatkan semua pihak, bukan hanya BPBD, Dinas Sosial atau Kehutanan,” ungkap Kang Ujang—biasa dipanggil. 

Kang Ujang menuturkan, pihak yang bisa dilibatkan dalam menanggulangi bencana seperti Dinas Kesehatan, lembaga adat, penelitian, TNI/Polri hingga organisasi serta perusahaan. 

Sebelum dokumen Renkon tersusun, perlu juga adanya skenario yang disepakati. Meskipun dalam skenario tersebut belum tentu terjadi bencana, tapi bisa dijadikan acuan. Hanya sekadar diasumsikan dan mengantisipasi bila terjadi bencana di suatu daerah. 

“Kita perlukan data perkiraan, bila terjadi bencana maka sudah bisa disiapkan,” ujarnya. Pentingnya Renkon, agar ketika terjadi bencana, maka pihak-pihak yang terlibat sudah dapat menjalankan tugasnya. 

Menurut Kang Ujang, Renkon yang sudah selesai tersusuni harus dijadikan kekuatan hokum. Baik bisa berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali). 

Dokumen Renkon pun masih bisa dilakukan review dan memiliki batas masa berakhir. Namun, hal itupun berdasarkan kesepakatan saat dilakukan pembahasan penyusunan Renkon. “Saat review Renkon, bisa diperbaiki atau dikurangi. Renkon yang memiliki batas waktu sudah berakhir, dan pernah digunakan. Maka Renkon tersebut sudah tak bisa dipergunakan lagi,” tuturnya. 

Pasca penyusunan Renkon selesai, Kang Ujang menyarankan agar bisa segera lakukan simulasi. Paling cepat pelaksanaan simulasi sebulan, pasca Renkon selesai disusun. 

Format isi Renkon bencana meliputi pendahuluan, situasi jenis bahaya, skenario kejadian dan asumsi dampak, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan logistik. Lalu, pengendalian serta daftar lampiran. Untuk format pendahuluan itu mencakup latar belakang, landasan hukum, kebijakan dan strategi, maksud dan tujuan serta ruang lingkup. 

Selanjutnya, untuk situasi jenis bahaya, skenario kejadian dan asumsi dampak terdiri dari karakteristik bahaya, skenario kejadian dan asumsi dampak. Untuk tugas pokok hanya dua, yakni tugas pokok dan sasaran. Kemudian, untuk pelaksanaan meliputi konsep operasi dan sasaran tindakan, struktur organisasi komando, kegiatan pokok, tugas-tugas bidang-bidang dan instruksi koordinasi. 

Berikutnya administrasi dan logistik, terdiri dari administrasi, logistic, perkiraan ketersediaan sumberdaya, proyeksi kebutuhan sumberdaya serta strategi pemenuhan sumberdaya. (*/bersambung)