TIDENG PALE - Pelantikan Karang Taruna tingkat Kabupaten Tana Tidung berlangsung di Pendopo Djaparudin. Rabu (13/10) pagi.

 

Setelah kemarin Selasa (12/10) malam, dilakukan temu karya dan pengkukuhan pengurus Karang Taruna KTT, masa bakti 2021-2026. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, Ketua DPRD KTT, Jamhari, Ketua Karang Taruna Kaltara Jimiy Nasrun dan didampingi oleh anggota dewan yang lain.

 

Disela penyampaiannya, Bupati Ibrahim Ali mengatakan Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan. Sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang, terutama generasi muda di setiap desa.

 

"Kita harapkan adek-adek yang bergerak di Karang Taruna ini, menjadikan wadah ini untuk berproses, supaya mereka memiliki kepekaan sosial dan membantu memberikan solusi dalam rangka mempromosikan desa mereka masing-masing," kata Bupati Ibrahim Ali. Rabu (13/10).

 

Ditambahkan Ibrahim, kepada anak muda yang tergabung dalam organisasi karang taruna tentunya harus berfikir kreatif bagaimana membantu pemerintah daerah, juga termasuk desa dan untuk mengembangkan dan mensosialisasikan potensi daerah  dan kabupaten Tana Tidung ke depannya.

 

Jika berkaca dinamika di daerah saat ini dan yang menjadi tantangan anak muda adalah penyalagunaan narkotika. Untuk itulah, Ibrahim menegaskan urusan penyalagunaan barang haram tersebut tidak ada toleransi.

 

Penyalagunaan narkoba itu sendiri sudah jelas dilarang oleh undang-undang. Siapa yang melanggar bakal dihukum sesuai regulasi yang berlaku. 

 

"Harapan saya pemuda yang tergabung dalam karang taruna tidak ada yang terlibat dalam narkoba, kalau terbukti terlibat, saya selaku ketua dan pembina akan mengeluarkan dari kepengurusan," tegas Bupati.

 

Terkait mekanisme penentuan pasangan calonn ketua Karang Taruna Kabupaten, Bupati mempersilahkan pengurus dan anggotanya berdinamika.

 

"Silahkan berproses  memilih siapa yang layak menurut mereka, yang pasti saya pesan tidak ada voting-voting hanya musyawarah dan mufakat," tambah Bupati. 

 

Disampaikannya, bahwa Karang Taruna ini sebenarnya sudah diatur pada dua Kementerian. Yaitu Kementerian Sosial dan Kemendagri, selain itu dalam pelaksanaannya pemerintah daerah pasti memberikan support yang terpenting demi kemajuan desa mereka masing-masing. (mts)