TARAKAN– Tertib administrasi menjadi salah satu persyaratan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, untuk memberikan bantuan keuangan kepada partai politik (parpol). Jika tidak, pencairan bisa tertunda. 

Kebijakan itu berdampak pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang belum bisa memanfaatkan bantuan keuangan dari Pemkot Tarakan. Karena belum mengajukan proposal bantuan. 

Pemkot Tarakan telah menyerahkan bantuan keuangan parpol untuk tahun anggaran 2021. Nilainya mencapai Rp 1.013.744.810. Penandatanganan berita acara serah terima bantuan dilakukan Selasa (28/9). Sekaligus memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan bagi pengurus parpol di Tarakan. 

Bantuan tersebut sebenarnya sudah diserahkan sejak beberapa waktu lalu. Bantuan ini rutin diberikan pemkot kepada parpol. “Seluruhnya ada 12 partai, cuma masih 11 parpol yang diberikan. Karena PPP belum mengajukan proposal bantuan,” terang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tarakan Muhammad Haris. 

Mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tarakan ini menegaskan, selama belum mengajukan bantuan dan syarat administrasi belum dipenuhi. Maka, pihaknya tidak akan memberikan bantuan. 

Terkait laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tahun lalu, Haris memastikan semua parpol sudah menyerahkanya. Bantuan keuangan ini diberikan kepada parpol yang meraih kursi di DPRD Tarakan. Nilanya bervariasi berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu legislatif. Dengan besaran Rp 9.158 per suara. 

“Itu diberikan kepada partai politik pemenang pemilu. Artinya yang ada kursi di DPRD. Seperti PKB, NasDem, PDIP, Hanura dan yang lain-lain,” sebutnya.

PKB diperkirakan menerima paling besar bantuan. Karena menjadi pemenang Pileg 2019 untuk DPRD Tarakan dengan raihan 4 kursi. Sama dengan Partai Hanura dan Gerindra, akan tetapi unggul dalam perolehan suara.(mrs/uno)