JALANLingkar Krayan rencana diusulkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pasalnya, jalan tersebut memiliki panjang 164,6 kilometer (km) dialokasikan melalui dana alokasi khusus (DAK). Setiap tahunnya mendapatkan alokasi sekitar Rp 3 miliar. Untuk menyelesaikan satu kilometer jalan beraspal di perbatasan, diperlukan dana sekitar Rp 9 miliar - Rp 10 miliar.

“Per tahun Rp 28 miliar atau Rp 30 miliar, hanya bisa menyelesaikan kurang lebih 3 km saja. Dana itu baru untuk Lingkar Krayan. Belum untuk jalan menuju perbatasan maupun jalan paralel perbatasan,” ujarnya, (10/2). Pengerjaan ruas jalan di wilayah perbatasan, belum seluruhnya tunda dan terkoneksi.

Salah satunya ruas jalan Kabupaten Malinau hingga Desa Long Bawan. Meski belum terkoneksi, tapi untuk badan jalannya sudah ada. “Kami harus memindahkan trase jalan lagi. Jika menggunakan trase yang jalan setapak maka dipaksakan biayanya mahal. Teman-teman dari pusat sedang mengkaji, link mana yang harus dilewati. Sehingga jalan itu bisa lebih layak dan fleksibel,” terangnya.

Usulan masuk PSN juga diperuntukkan Lingkas Sebatik, jalan menuju pebatasan dan jalan paralel perbatasan. Sehingga tahun ini ada tiga ruas jalan yang diusulkan. Pada tahun ini juga, wilayah pebatasan akan kembali mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp 30 miliar. Produknya, telah disepakati berupa badan jalan, agregat dan aspal.

Hal itu dilakukan agar masyarakat di perbatasan bisa merasakan jalan beraspal, walaupun belum bisa sepenunhnya. Bukan hanya di Krayan, Long Bawan dan Long Midang saja, bahkan di wilayah lainnya juga akan disamakan. “Dukungan anggaran bukan hanya dari DAK, tapi ada juga dari APBD. Tapi jumlahnya saya tidak tahu persis,” tutupnya.(*/fai/uno)