TANJUNG SELOR - Penyerahan 6.600 sertifikat tanah transmigrasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih belum ada kejelasan. Pasalnya, Badan Pertanahan Bulungan masih menunggu kepastian kunjungan Presiden ke Kaltara.

“Rencana ada kunjungan Presiden, jadi sekalian mau dibagikan,” ujar Kepala Badan Pertanahan Nasional  (BPN) Bulungan Samsul Hadi, Selasa (9/10).

Dijelaskan, pembiayaan PTSL mulai adminsitrasi seperti biaya ukur, biaya panitia pemeriksa tanah sampai biaya administrasi pendaftaran, semua dibiayai oleh APBN. 

“Perlu juga masyarakat ketahui pembiayaan tidaklah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah seperti biaya materai, patok dan pembayaran pajak itu menjadi tanggung jawab pemohon,” katanya.

Meski demikian, menurutnya, PTSL lebih cepat dibandingkan cara pendaftaran sertifikasi tanah yang dilakukan individu. Pasalnya, pelayanan sertifikasi dibuat seperti jemput bola dengan pusat pengelolaan dan sistem di kantor kelurahan setiap daerah. Ini dilakukan untuk mengelola dan mengurus kepentingan sertifikat di dalam satu lingkungan secara menyeluruh secara bertahap.

"PTSL ini dilakukan supaya tanah di Indonesia, khusunya di Bulungan dan sekitarnya terdaftar," ujar Samsul. (*/kel/fen)